HADI PURWANTO, ST.,SH. Ketua LKH "BARRACUDA INDONESIA" Kecewa Terkait Giat Audiensi Di Aula Kantor DPMD Kabupaten Mojokerto
GEREBEK.COM Pada hari Rabu 15 Maret 2023 mulai sekitar jam 11.00 wib. sampai dengan selesai, bertempat di Aula Kantor DPMD Kabupaten Mojokerto, ada kegiatan Audiensi Ketua Lembaga Kajian Hukum (LKH) "BARRACUDA INDONESIA" & Ketua LBH "DJAWA DWIPA" (Hadi Purwanto,ST.,SH.) yang juga Lulusan Terbaik Sarjana IT UNMUH Malang. dengan BUPATI Mojokerto (dr.Hj.Ikfina Fahmawati, M.Si.) & Wakil BUPATI Mojokerto (Dr.H.Muhammad Al BARRA, Lc.,M.Hum.). Berhubung BUPATI dan WABUP agenda kegiatanya padat, maka kegiatan audiensinya diwakilkan kepada Plt. Asisten 1 / Kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Mojokerto (Nugroho Budi Sulistyo), dan KABAG Administrasi Pembangunan SEKDAKAB Mojokerto (Yurdiansyah), yang dalam audiensi tidak mencerminkan / tidak menghasilkan sesuatu manfaat yang diharapkan agar bisa menyelamatkan uang rakyat dan memberi peringatan dan pencegahan terhadap oknum yang diduga berbuat KKN.
Hadi Purwanto yang biasa disapa Hadi Gerung mengatakan, bahwa kegiatan audiensi hari ini sangat tidak menggembirakan dan terkesan sangat mengecewakan, karena BUPATI dan WABUP Mojokerto tidak mau menemui rakyatnya sebagai bentuk tanggung jawabnya terkait penggunaan Bantuan Keuangan (BK) Desa Tahap II Tahun 2022 senilai 71,6 Milyar. Nanti pasti ada laporan pidana untuk para Camat dan Kepala Desa yang diduga menyalahgunakan anggaran dan wewenangnya", Tanggapan dari KABAG Administrasi Pembangunan SEKDAKAB Mojokerto tadi jauh dari semua regulasi dan tidak fokus dengan jawaban atau solusi dari temuan LKH "BARRACUDA INDONESIA", terkesan ada ketakutan kepada atasan dalam penyampaian jawaban, dan takut pada pihak-pihak terkait yang diduga melakukan KKN.
Inilah yang perlu dibenahi di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto saat ini.
Hadi Gerung juga mengatakan: "Selama ini ada temuan beberapa Camat yang diduga mengintervensi para Kepala Desa baru, jadi seolah-olah desa yang mengerjakan pembangunan yang sumber dananya dari BK Desa, pada hal Camat dan kroninya yang menjalankan proyek BK Desa", tegas Hadi Gerung. BPwk.
